Assalamualaikum Wr. Wb
Selamat Pagi!
Sebelum belajar, Silakan berdoa terlebih dahulu.
Untuk absensi silakan di wali kelas masing-masing. Apa kabar? Semoga kalian sehat sehat ya.
Evaluasi pembelajaran, lagi lagi saya ingatkan di setiap postingan saya silakan kalian baca baik baik, cermati postingannya ya! Biar kalian ga lupa ini pertemuan berapa, terus materinya apa, tugasnya apa, silakan ditulis di buku tulis kalian masing-masing ya! Dan baca postingannya dulu sampai utuh sebelum mengerjakan tugas.
Baik, minggu lalu sudah diadakan kuis. Bagaimana mudah bukan untuk mengingat kewenangan-kewenangan dari setiap lembaga negara yang ada di Indonesia menurut UUD NRI Tahun 1945? Bagaimana menurut kalian lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia, apakah kewenangannya sudah dilaksanakan menurut UUD NRI Tahun 1945? Bagaimana jika ada lembaga negara yang berjalan tidak sesuai dengan kewenangannnya menurut UUD NRI Tahun 1945? Siapa yang berwenang mengadili lembaga negara yang berjalan tidak sesuai dengan kewenangannya menurut UUD NRI Tahun 1945? Ok ok pertanyaannya jadi berkembang kan?
Perlu bukan kita paham kewenangan lembaga negara menurut UUD NRI Tahun 1945? Agar setiap warga negara bisa mengontrol jalannya pemerintahan.
Ya, sebelum kalian hapal dengan kewenangan lembaga negara yang ada di Indonesia menurut UUD NRI Tahun 1945. Kalian harus paham juga susunan lembaga-lembaga NRI menurut UUD NRI Tahun 1945 (hal.82).
Dari susunan di atas terlihat UUD NRI Tahun 1945 posisinya di atas artinya setiap kewenangan lembaga negara Indonesia harus berjalan sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945.
Berdasarkan susunan di atas, silakan jawab pertanyaan di bawah ini! (Jawab di kolom komentar, boleh di jawab salah satunya saja)
1. Bagaimana posisi antar tiap tiap lembaga negara? (BPK, Presiden, DPR, MPR, DPD, MA, MK, KY) sejajar bukan? Mengapa sejajar?
2. Mengapa antara DPR, MPR dan DPD ada garis terhubung?
3. Presiden membawahi apa saja? Apa arti garis penghubung ke bawah?
4. BPK membawahi apa?
5. MA MK membawahi apa saja?
6. Mengapa KY tidak dibuat bergabung dengan MA MK?
7. Presiden sebagai kepala pemerintahan pusat membawahi pemerintah daerah provinsi/kab/kota. Tiap pemerintah daerah gubernur/bupati/walikota dalam menjalankan pemerintah selalu diiringi oleh DPRD. Apa tugas dari DPRD?
(Jika kalian tidak sempat mengisi kolom komentar, silakan simak ya dan catat di buku tulis, jika punya jawaban yang lebih benar silakan ikut menjawab.)
Dari pertanyaan di atas kita dapat mengetahui bagaimana koordinasi antar lembaga negara. Termasuk posisinya yang sejajar yang berarti tiap lembaga negara tidak ada lembaga negara yang paling tertinggi yang bisa menjatuhkan lembaga negara tertentu. KPU, bank sentral, pemerintah daerah, lembaga tertentu, dan lembaga yang membawahinya merupakan perangkat sempurna untuk membantu mewujudkan pemerintahan.
Kabar bahagianya untuk hari ini! kuis minggu lalu Alhamdulillah rata rata nilainya bagus. Semoga bisa lebih bagus lagi ya.. Terus berusaha..
Dan siswa yang akan mendapatkan hadiah berdasarkan nilai dan kecepatan waktu (dari waktu yg sudah ditentukan).. Selamat kepada...
1. Novita Sari X TBB (Nilai 100)
2. Siti Maemunah X TEB (Nilai 100)
3. Novia Ariyanti X TED (Nilai 100)
Tambahan perwakilan Kelas yang beruntung
1. Tita Aulia X TEA (Nilai 100)
2. Tyas Rahmawati X TEC (Nilai 100)
3. Zakia Wahyu X K (Nilai 100)
4. Lusyana Desturi X TBA (Nilai 100)
Pengambilan hadiah selasa depan ya ke sekolah bertemu saya, kontak WA ya.
Baik, selain menjawab soal di atas tentang susunan lembaga negara atau pemerintah ada baiknya kalian baca juga Sub bab C dan D. Tentang Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Partisipasi Warga Negara dalam Sistem Politik di Indonesia.
Setelah membaca,
1. Bagaimana ciri-ciri tata kelola pemerintahan yang baik? Dan Apa syarat pemerintahan yang baik?
2. Apa saja yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan sistem politik Indonesia yang baik?
(Silakan bisa dijawab di kolom komentar juga)
Dari jawaban atas pertanyaan di atas, maka perlu:
-Mewujudkan pemerintahan yang baik dengan ciri-ciri dan syarat di atas. Dengan kata lain yaitu tata kelola pemerintahan yang diharapkan adalah tata kelola pemerintahan yang demokratis. Yaitu tata pemerintahan secara terbuka terhadap kritik dan kontrol dari rakyat.
-Partisipasi warga negara dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara karena pada gilirannya dapat memperkuat sistem politik bangsa Indonesia secara keseluruhan. Dengan adanya partisipasi dari warga negara maka kita dapat ikut mengkontrol jalannya pemerintahan dalam menjalankan kewenangannya.
Jika ada pertanyaan atau ada yg perlu didiskusikan bisa gabung grup WA. silakan semua gabung.
https://chat.whatsapp.com/FqcS4ojWgAV0ZFS55aG0Le
Sekian materi hari ini, Wassalamualaikum Wr. Wb.
Assalamualaikum
BalasHapusNama pipit jenia aditia
Xteb
Saya akan menjawab yg no 7
Apa tugas dari DPRD (dewan perwakilan rakyat daerah)
1.membahas dan memberikan persetujuan rancangan Peraturan Daerah mengenai APBD yang diajukan oleh Gubernur
2. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD
3. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
Assalamualaikum
BalasHapusNama:Julia Sulistia
Kelas:10 TAV A
Jawaban Soal ke 1
6.karena Penjabaran wewenang KY tersebut berdasarkan Pasal 24B ayat (1) yang berbunyi Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
Jawaban soal ke 2
1.Ciri-ciri tata kelola pemerintahan yang baik ialah sebagai berikut:
1. Partisipasi, dimana setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya.
2. Aturan Hukum, yaitu kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa perbedaan, terutama hukum hak asasi manusia.
3. Transparansi, yaitu transparansi yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Prose lembaga dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan.
4. Responsif, yaitu lembaga dan proses harus mencoba untuk melayani setiap stakeholders.
5. Consensus Orientation, yaitu tata kelola pemerintahan menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas, baik dalam hal kebijakan maupun prosedur.
6. Efektivitas dan efisiensi, yaitu proses dan lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber yang tersedia sebaik mungkin.
7. Akuntabilitas, yaitu para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat bertanggung jawab kepada publik dan lembaga stakeholders.
8. Strategic Vision, yaitu para pemimpin dan publik harus mempunyai persfektif good governance dan pengembangan manusia yang luas serta jauh ke depan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan.
Syarat pemerintahan yang baik
a) Mewujudkan efisiensi dalam manajemen pada sektor publik, antara lain dengan memperkenalkan teknik-teknik manajemen perusahaan di lingkungan administrasi pemerintah negara, dan melakukan desentralisasi administrasi pemerintah.
b) terwujudnya akuntabilitas publik, sesuatu yang dilaksanakan oleh pemerintah harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.
c) Tersedianya perangkat hukum yang memadai berupa peraturan perundangan-undangan yang mendukung terselenggaranya sistem pemerintahan yang baik.
d) Adanya sistem informasi yang menjamin akses masyarakat terhadap berbagai kebijakan dan atau informasi yang bersumber baik dari pemerintah maupun dari elemen swasta serta LSM.
e) Adanya transparansi dalam perbuatan kebijakan dan implementasinya, sehingga hak-hak masyarakat untuk mengetahui (rights to information) keputusan pemerintah terjamin
2. A.ikut serta memilih dalam pemilihan umum
B.aksi demonstrasi yang tertib, damai dan santun
C.pemilihan kepala daerah secara langsung(pilkada)
D.forum warga
E.pembuatan peraturan yang berupa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga bagi organisasi masyarakat,koperasi, rt-rw, LMD, dan sebagainya.
Terimakasih bu
Wassalamualaikum WR.WB
Nama :Reva Nuralvia Putri
BalasHapuskelas :X TBA
saya akan menjawab pertanyaan nomor 7
apa tugas dari DPRD?
1. membentuk Peraturan Daerah bersama Gubernur;
2. membahas dan memberikan persetujuan rancangan Peraturan Daerah mengenai APBD yang diajukan oleh Gubernur;
3. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD;
4. mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian Gubernur dan/atau Wakil Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
5. memilih Wakil Gubernur dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Gubernur;
6. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
7. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah;
8. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
9. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
10. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
Assalamualaikum
BalasHapusNama: Siti indah lestari
Kelas: X TBA
Jawaban soal ke 1 no 4
4.Melaksanakan: pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara umum bersama dengan Ketua; proses Majelis Tuntutan Perbendaharaan; dan pembinaan tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan ...
Jawaban soal ke 2
1.Adanya transparansi dalam hal penyelenggaraan pemerintahan. ...
-Adanya tanggapan yang cukup baik oleh aparatur negara. ...
-Ditegakkannya supremasi hukum oleh negara. ...
-Adanya partisipasi warga negara yang tinggi. ...
-Adanya pengalokasian sumber daya yang baik. ...
-Jelasnya tanggung jawab pemerintah.
2.-Mengutamakan dialog dalam setiap pengambilan keputusan.
-Menerima hasil keputusan yang telah disepakati Bersama.
-Menghargai perbedaan pendapat.
-Menyelesaikan perselisihan dengan nirkekerasan.
-Memberi kritik pada opini yang dominan demi tegaknya demokrasi.
Assalamualaikum Wr. Wb.
BalasHapusNama : Virgiawansyah Putra
Kelas : X-TEC
Menjawab pertanyaan no 7
- Membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah.
- Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang diajukan oleh kepala daerah.
- Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD.
Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.
BalasHapusAssalamualaikum
BalasHapusNama:Reza Widi Saputra
Kelas: X TEC
Saya menjawab nomer 7
Membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah.
Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang diajukan oleh kepala daerah.
Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD.
Jawaban soal ke 2
Nomer 1)
-Partisipasi Warga Negara yang Tinggi
-Supremasi Hukum yang Ditegakkan oleh Negara
-Baiknya Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan
-Respon yang Baik dari Aparatur Negara
Nomer 2)
Mewujudkan efisiensi dalam manajemen pada sektor publik, antara lain dengan memperkenalkan teknik-teknik manajemen perusahaan di lingkungan administrasi pemerintah negara, dan melakukan desentralisasi administrasi pemerintah.
Assalamualaikum
BalasHapusNama:Nadia Ekasari
Kelas: X-TEA
Jawaban soal no.2
Karena DPR,MPR,dan DPD adalah lembaga legislatif, yang bertugas membuat undang-undang.
Jawaban soal no.7
-membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah.
-membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang diajukan oleh kepala daerah.
-melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD.
Assalamualaikum bu
BalasHapusNama:Dira Azzahra Gunawan
Kelas:X KULINER
Saya akan menjawab pertanyaan nomor 7
Apa tugas dari DPRD?
1.Membentuk Peraturan Daerah bersama-sama Bupati.
2.Membahas dan memberikan persetujuan rancangan Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang diajukan oleh Bupati.
3.Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD.
4.Mengusulkan pengangkatan dan atau pemberhentian bupati dan atau wakil bupati kepada menteri dalam negeri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan atau pemberhentian.
5.Memilih wakil bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil bupati.
6.Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.
7.Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
8.Meminta laporan keteranganpertanggungjawaban bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
9.Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau de ngan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.
10.Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
11.Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
Wassalamu'alaikum warahmatullahi.wb
Assalamualaikum
BalasHapusNama:Rini
Kelas:X TAV
Saya akan menjawab akan menjawab no 7
Apa tugas DPR
Jawabanya:
1.melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD
2.melaksanakan tugas dan wewenang lain yang di atur dalam ke tentuan peraturan perundang -undangan
Assalamualaikum wr.wb
BalasHapusNama : Siti Nurjanah
Kelas : XTEA
Jawaban soal 1 no 4
Dalam UU no.15 tahun 2006. BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yg dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, bank Indonesia, badan usaha milik negara, dan lembaga/badan lain yg mengelola keuangan
Jawaban soal 2
1.) Jawaban no 2 PKN
1.)Ada tiga syarat tata kelola yang baik (good governance) agar sebuah lembaga sosial dapat berjalan baik, yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi.
1. Akuntabilitas
Memiliki arti pertanggungjawaban secara umum, atau dapat dipersalahkan, dsb.
Artinya bahwa negara sanggup mempertanggungjawabkan apa yang sudah diatur.
2. Transparansi
Menyangkut mengenai keterbukaan pemerintah terhadap informasi dan kegiatan yang dilakukan dalam lingkup pemerintah tersebut.
Informasi tersebut umumnya dibuka terhadap rakyat agar rakyat juga mampu mengawasi tindakan pemerintah dan memastikan pemerintah bekerja secara transparan/tanpa kecurangan suatu pihak.
3. Independensi
Jika kerap kali independency diartikan sebagai keadaan Netral atau tidak berpihak maka itu salah karena apa pun selalu dihadapkan pada dua pilihan sehingga makna independensi menjadi berpihak pada pihak yang benar.
4. Koordinasi
Memiliki makna bahwa antar memiliki jabatan harus memiliki koordinasi yang baik akan tercipta sistem pemerintahan yang tertata dengan baik.
5. Partisipasi
Di sini bermakna bahwa seluruh pemangku jabatan harus mengambil andil dalam pengambilan keputusan terhadap kebijakan dalam negara tersebut sehingga seluruh aspirasi rakyat dapat tersalurkan.
2.)adalah dengan mendorongkan kerja sama yang baik antara panitia pelaksanaan dan petugas beserta masyarakat yang menyuarakan hak pilihnya, serta diperlukan pemimpin yang tegas, amanah, adil, dan jujur.
Asalamualaikum wr wb
BalasHapusNama: Elsa Aidil Fitri
Kelas: XTBA
Saya menjawab nomer 4.
Melaksanakan: pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara umum bersama dengan Ketua; proses Majelis Tuntutan Perbendaharaan; dan pembinaan tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan.
ASSALAMUALAIKUM WR.WB
BalasHapusNama :MUHAMMAD GALEH RAMA PUTRA
KELAS : X.KULINER
MENJAWAB SOAL NO.7
Apa tugas dari DPRD (dewan perwakilan rakyat daerah)
1.membahas dan memberikan persetujuan rancangan Peraturan Daerah mengenai APBD yang diajukan oleh Gubernur
2. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD
3. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
Saya akan menjawab no 5
BalasHapusMelaksanakan: pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara umum bersama dengan Ketua; proses Majelis Tuntutan Perbendaharaan; dan pembinaan tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan.
Assalamualaikum wr.wb.
BalasHapusNama: NIA SABILA
Kelas: 10 TAVC
Menjawab soal 7
1. membentuk Peraturan Daerah bersama Gubernur;
2. membahas dan memberikan persetujuan rancangan Peraturan Daerah mengenai APBD yang diajukan oleh Gubernur;
3. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD;
4. mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian Gubernur dan/atau Wakil Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
5. memilih Wakil Gubernur dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Gubernur;
6. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
7. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah;
8. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
9. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
10. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
Assalamualaikum
BalasHapusNama:Bela Amelia Putri
Kelas:X.TEA
Jawaban soal ke-1
7.-membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah.
-membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang diajukan oleh kepala daerah.
-memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.
Jawab soal ke-2
2.Sistem politik Indonesia diartikan sebagai kumpulan atau keseluruhan berbagai kegiatan dalam Negara Indonesia yang berkaitan dengan kepentingan umum termasuk proses penentuan tujuan, upaya-upaya mewujudkan tujuan, pengambilan keputusan, seleksi dan penyusunan skala prioritasnya.
Assalamualaikum
BalasHapusNama:Bela Amelia Putri
Kelas:X.TEA
Jawaban soal ke-1
7.-membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah.
-membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang diajukan oleh kepala daerah.
-memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.
Jawab soal ke-2
2.Sistem politik Indonesia diartikan sebagai kumpulan atau keseluruhan berbagai kegiatan dalam Negara Indonesia yang berkaitan dengan kepentingan umum termasuk proses penentuan tujuan, upaya-upaya mewujudkan tujuan, pengambilan keputusan, seleksi dan penyusunan skala prioritasnya.
BalasHapusNama : Siti Maemunah
Kelas : X TEB
Pertanyaan ke 1 :
7. a). Membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah.
b). Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang diajukan oleh kepala daerah.
c). Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD.
Pertanyaan ke 2 :
1. a). Terwujudnya interaksi yang baik antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, terutama bekerja sama dalam pengaturan kehidupan sosial politik dan sosio-ekonomi.
b). Komunikasi, adanya jaringan multisistem (pemerintah, swasta, dan masyarakat) yang melakukan sinergi untuk menghasilkan output yang berkualitas.
c). Proses penguatan diri sendiri (self enforcing process), ada upaya untuk mendirikan pemerintah (self governing) dalam mengatasi kekacauan dalam kondisi lingkungan dan dinamika masyarakat yang tinggi.
d). Keseimbangan kekuatan (balance of force), dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development), ketiga elemen yang ada menciptakan dinamika, kesatuan dalam kompleksitas, harmoni, dan kerja sama.
e). Independensi, yakni menciptakan saling ketergantungan yang dinamis antara pemerintah, swasta, dan masyarakat melalui koordinasi dan fasilitasi.
Ciri ciri nya yaitu :
a) Mewujudkan efisiensi dalam menajemen pada sektor publik, antara lain dengan memperkenalkan teknik-teknik manajemen perusahaan di lingkungan administrasi pemerintah negara, dan melakukan desentralisasi administrasi pemerintah.
b) Terwujudnya akuntabilitas publik, sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
c) Tersedianya perangkat hukum yang memadai berupa peraturan perundangundangan yang mendukung terselenggaranya sistem pemerintahan yang baik.
d) Adanya sistem informasi yang menjamin akses masyarakat terhadap berbagai kebijakan dan atau informasi yang bersumber baik dari pemerintah maupun dari elemen swasta serta LSM.
e) Adanya transparansi dalam perbuatan kebijakan dan implementasinya, sehingga hak-hak masyarakat untuk mengetahui (rights to information) keputusan pemerintah terjamin.
2. Melakukan kontrol terhadap kebijakan pemerintah. menyampaikan aspirasi, memberi pendapat dan solusi untuk memperbaiki kondisi sosial politik di Indonesia.
Assalamu'alaikum
BalasHapusNama:Elsa Aprilia
Kelas:X TEC
Saya akan menjawab akan menjawab soal no 7
Apa tugas DPR
Jawabanya:
1.melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD
2.melaksanakan tugas dan wewenang lain yang di atur dalam ke tentuan peraturan perundang -undangan
Assalamualaikum wr. Wb
BalasHapusNama: Indra Lesmana
Kelas: X TEB
Saya akan menjawab soal bagian pertama
No.2
Jawaban:
Menurut saya, lembaga lembaga tersebut saling terhubung dikarenakan tugas tugas dan wewenang yang di berikan hampir sama atau saling berhubungan, dalam kata lain antara 1 lembaga dari mereka akan sangat saling terhubung dan membutuhkan kerja sama dengan lembaga yang 2 tersebut. Dan seterusnya
Selanjutnya saya akan menjawab yang bagian kedua
~No1~
Ciri-Ciri Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
-Adanya transparansi dalam hal penyelenggaraan pemerintahan.
-Adanya tanggapan yang cukup baik oleh aparatur negara.
-Ditegakkannya supremasi hukum oleh negara.
-Adanya partisipasi warga negara yang tinggi.
-Adanya pengalokasian sumber daya yang baik.
-Jelasnya tanggung jawab pemerintah.
syarat-syarat pemerintahan yang baik :
Responsiveness.->cepat tanggap terhadap permasalahan bangsa.
Transparansi. -> adanya keterbukaan dari pemerintah.
Penegakan Hukum.-> hukum merupakan tempat mencari keadilan.
Berpartisipasi.
Efektif dan Efisien.
~no2~
-memberika penegasan hukum dalam bidang korupsi
-menjaga perdamaian
-selalu menyelesaikan masalah dengan cara musyawarah yang harus merata dan adil
-Pemerintah harus mendengarkan kan suara suara rakyat, karena jika tidak ada rakyat maka tidak akan ada suatu negara
Terimakasih banyak
Wassalamu'alaikum wr.wb
Nama: SITI MUTOWIFAH
BalasHapusKELAS: XTEB
Jawaban soal ke 1
7. -Membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah.
-Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang diajukan oleh kepala daerah.
- Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD.
Jawaban soal ke 2
2.Sistem politik Indonesia diartikan sebagai kumpulan atau keseluruhan berbagai kegiatan dalam Negara Indonesia yang berkaitan dengan kepentingan umum termasuk proses penentuan tujuan, upaya-upaya mewujudkan tujuan, pengambilan keputusan, seleksi dan penyusunan skala prioritasnya.
Assalamualaikum.
BalasHapusNama:Aenun Hidayah
Kelas:X.TEB
Jawaban soal 1 no 7
7.Apa Tugas DPRD?
A.Membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah.
B.Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang diajukan oleh kepala daerah.
C.Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD.
D.Mengusulkan:
-Untuk DPRD provinsi, pengangkatan/pemberhentian gubernur/wakil gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan/pemberhentian.
-Untuk DPRD kabupaten, pengangkatan/pemberhentian bupati/wakil bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
-Untuk DPRD kota, pengangkatan/pemberhentian wali kota/wakil wali kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
-Memilih wakil kepala daerah (wakil gubernur/wakil bupati/wakil wali kota) dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah.
E.Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.
F.Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
G.Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
H.Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.
I.Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
J.Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
Jawaban soal ke 2 no 1
1.Ciri-ciri tata kelola pemerintahan yang baik ialah sebagai berikut:
1. Partisipasi, dimana setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya.
2. Aturan Hukum, yaitu kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa perbedaan, terutama hukum hak asasi manusia.
3. Transparansi, yaitu transparansi yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Prose lembaga dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan.
4. Responsif, yaitu lembaga dan proses harus mencoba untuk melayani setiap stakeholders.
5. Consensus Orientation, yaitu tata kelola pemerintahan menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas, baik dalam hal kebijakan maupun prosedur.
6. Efektivitas dan efisiensi, yaitu proses dan lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber yang tersedia sebaik mungkin.
7. Akuntabilitas, yaitu para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat bertanggung jawab kepada publik dan lembaga stakeholders.
8. Strategic Vision, yaitu para pemimpin dan publik harus mempunyai persfektif good governance dan pengembangan manusia yang luas serta jauh ke depan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan.
Syarat pemerintah yang baik:
A.Transparansi adanya keterbukaan dari pemerintah. Transparansi atau keterbukaan dari pemerintah sangat dibutuhkan agar rakyat mengetahui dan memahami apa saja program yang yang telah dilakukan oleh pemerintah.
B.Mewujudkan efisiensi dalam manajemen pada sektor publik, antara lain dengan memperkenalkan teknik-teknik manajemen perusahaan di lingkungan administrasi pemerintah negara, dan melakukan desentralisasi administrasi pemerintah.
C.terwujudnya akuntabilitas publik, sesuatu yang dilaksanakan oleh pemerintah harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.
D.Tersedianya perangkat hukum yang memadai berupa peraturan perundangan-undangan yang mendukung terselenggaranya sistem pemerintahan yang baik.
E.Adanya sistem informasi yang menjamin akses masyarakat terhadap berbagai kebijakan dan atau informasi yang bersumber baik dari pemerintah maupun dari elemen swasta serta LSM.
Terimakasih.
Nama: RM. Agus Triutomo
BalasHapusKelas: X TEA
Jawaban Soal ke 1
6.karena Penjabaran wewenang KY tersebut berdasarkan Pasal 24B ayat (1) yang berbunyi Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
Jawaban soal ke 2
1.Ciri-ciri tata kelola pemerintahan yang baik ialah sebagai berikut:
1. Partisipasi, dimana setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya.
2. Aturan Hukum, yaitu kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa perbedaan, terutama hukum hak asasi manusia.
3. Transparansi, yaitu transparansi yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Prose lembaga dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan.
4. Responsif, yaitu lembaga dan proses harus mencoba untuk melayani setiap stakeholders.
5. Consensus Orientation, yaitu tata kelola pemerintahan menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas, baik dalam hal kebijakan maupun prosedur.
6. Efektivitas dan efisiensi, yaitu proses dan lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber yang tersedia sebaik mungkin.
7. Akuntabilitas, yaitu para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat bertanggung jawab kepada publik dan lembaga stakeholders.
8. Strategic Vision, yaitu para pemimpin dan publik harus mempunyai persfektif good governance dan pengembangan manusia yang luas serta jauh ke depan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan.
Syarat pemerintahan yang baik
a) Mewujudkan efisiensi dalam manajemen pada sektor publik, antara lain dengan memperkenalkan teknik-teknik manajemen perusahaan di lingkungan administrasi pemerintah negara, dan melakukan desentralisasi administrasi pemerintah.
b) terwujudnya akuntabilitas publik, sesuatu yang dilaksanakan oleh pemerintah harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.
c) Tersedianya perangkat hukum yang memadai berupa peraturan perundangan-undangan yang mendukung terselenggaranya sistem pemerintahan yang baik.
d) Adanya sistem informasi yang menjamin akses masyarakat terhadap berbagai kebijakan dan atau informasi yang bersumber baik dari pemerintah maupun dari elemen swasta serta LSM.
e) Adanya transparansi dalam perbuatan kebijakan dan implementasinya, sehingga hak-hak masyarakat untuk mengetahui (rights to information) keputusan pemerintah terjamin
2. A.ikut serta memilih dalam pemilihan umum
B.aksi demonstrasi yang tertib, damai dan santun
C.pemilihan kepala daerah secara langsung(pilkada)
D.forum warga
E.pembuatan peraturan yang berupa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga bagi organisasi masyarakat,koperasi, rt-rw, LMD, dan sebagainya.
Terimakasih bu
Wassalamualaikum WR.WB
Nama: Acep Mufrod
BalasHapusKelas: X TEB
Saya akan menjawab soal bagian pertama
No.2
Jawaban:
Menurut saya, lembaga lembaga tersebut saling terhubung dikarenakan tugas tugas dan wewenang yang di berikan hampir sama atau saling berhubungan, dalam kata lain antara 1 lembaga dari mereka akan sangat saling terhubung dan membutuhkan kerja sama dengan lembaga yang 2 tersebut. Dan seterusnya
Selanjutnya saya akan menjawab yang bagian kedua
No1
Ciri-Ciri Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
-Adanya transparansi dalam hal penyelenggaraan pemerintahan.
-Adanya tanggapan yang cukup baik oleh aparatur negara.
-Ditegakkannya supremasi hukum oleh negara.
-Adanya partisipasi warga negara yang tinggi.
-Adanya pengalokasian sumber daya yang baik.
-Jelasnya tanggung jawab pemerintah.
syarat-syarat pemerintahan yang baik :
Responsiveness.->cepat tanggap terhadap permasalahan bangsa.
Transparansi. -> adanya keterbukaan dari pemerintah.
Penegakan Hukum.-> hukum merupakan tempat mencari keadilan.
Berpartisipasi.
Efektif dan Efisien.
no2
-memberika penegasan hukum dalam bidang korupsi
-menjaga perdamaian
-selalu menyelesaikan masalah dengan cara musyawarah yang harus merata dan adil
-Pemerintah harus mendengarkan kan suara suara rakyat, karena jika tidak ada rakyat maka tidak akan ada suatu negara
Terimakasih banyak
Wassalamu'alaikum wr.wb
Assalamualaikum Wr.Wb
BalasHapusNama:Aurelin Atikah Putri
Kelas :X.Kuliner
Saya akan menjawab no 4
4.BPk membawahi apa?
Jawab: Melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara umum bersama dengan Ketua,proses Majelis Tuntutan Perbendaharaan,dan pembinaan tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, Inspektorat Utama, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara bersama dengan Ketua.
Assalamualaikum
BalasHapusNama : M. Aripin Ilham
Kelas : X TEA
Jawaban soal ke 1
7. Tugas dan wewenang DPRD adalah: Membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang diajukan oleh kepala daerah. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD.
Jawaban soal ke 2
1) 1. Adanya transparansi dalam hal penyelenggaraan pemerintahan.
2. Adanya tanggapan yang cukup baik oleh aparatur negara.
3. Ditegakkannya supremasi hukum oleh negara.
4. Adanya partisipasi warga negara yang tinggi.
5. Adanya pengalokasian sumber daya yang baik.
6. Jelasnya tanggung jawab pemerintah.
7. Terdapat visi pembangunan yang luas.
8. Tingginya orientasi terhadap tujuan bersama.
2) 1. Pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif dan presiden.
2. Pemilihan kepala daerah secara langsung (pilkada).
3. Aksi demonstrasi yang tertib, damai dan santun.
Assalamualaikum
BalasHapusNama: suci afianty
Kelas: X kuliner
Saya akan menjawab no 7
Apa saja tugas DPRD?
1.membentuk peraturan daerah bersama gubernur
2.membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai APBD yang di ajukan oleh gubernur
3.melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD
Assalamualaikum
BalasHapusNama: Devi apriyani
Kelas: X kuliner
Saya akan menjawab pertanyaan nomor 7
Apa tugas dari DPRD?
1.Membentuk Peraturan Daerah bersama-sama Bupati.
2.Membahas dan memberikan persetujuan rancangan Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang diajukan oleh Bupati.
3.Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD.
4.Mengusulkan pengangkatan dan atau pemberhentian bupati dan atau wakil bupati kepada menteri dalam negeri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan atau pemberhentian.
5.Memilih wakil bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil bupati.
6.Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.
7.Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
8.Meminta laporan keteranganpertanggungjawaban bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
9.Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau de ngan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.
10.Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
11.Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
Assalamualaikum
BalasHapusNama:Tita Aulia
Kelas: X TAV A
Saya menjawab nomor 7
Apa saja tugas DPRD?
Tugas dan wewenang DPRD adalah: Membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang diajukan oleh kepala daerah. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD.
NAMA:HABIBATUL ULUMMIYAH
BalasHapusKELAS:XTAVC
TUGAS DPR{7}
1. membentuk Peraturan Daerah bersama Gubernur;
2. membahas dan memberikan persetujuan rancangan Peraturan Daerah mengenai APBD yang diajukan oleh Gubernur;
3. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD;
4. mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian Gubernur dan/atau Wakil Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
5. memilih Wakil Gubernur dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Gubernur;
6. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
7. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah;
8. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
9. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
10. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
SOAL 2 NOMOR 1 DAN 2
1.Ciri-Ciri Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
-Adanya transparansi dalam hal penyelenggaraan pemerintahan.
-Adanya tanggapan yang cukup baik oleh aparatur negara.
-Ditegakkannya supremasi hukum oleh negara.
-Adanya partisipasi warga negara yang tinggi.
-Adanya pengalokasian sumber daya yang baik.
-Jelasnya tanggung jawab pemerintah.
syarat-syarat pemerintahan yang baik :
Responsiveness.->cepat tanggap terhadap permasalahan bangsa.
Transparansi. -> adanya keterbukaan dari pemerintah.
Penegakan Hukum.-> hukum merupakan tempat mencari keadilan.
Berpartisipasi.
Efektif dan Efisien.
NO 2.
-memberika penegasan hukum dalam bidang korupsi
-menjaga perdamaian
-selalu menyelesaikan masalah dengan cara musyawarah yang harus merata dan adil
-Pemerintah harus mendengarkan kan suara suara rakyat, karena jika tidak ada rakyat maka tidak akan ada suatu negara
Assalamualaikum
BalasHapusNama : Amelia putri
Kelas:X - kuliner
Ciri-ciri tata kelola pemerintahan yang baik ialah sebagai berikut:
1. Partisipasi, dimana setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya.
2. Aturan Hukum, yaitu kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa perbedaan, terutama hukum hak asasi manusia.
3. Transparansi, yaitu transparansi yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Prose lembaga dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan.
4. Responsif, yaitu lembaga dan proses harus mencoba untuk melayani setiap stakeholders.
5. Consensus Orientation, yaitu tata kelola pemerintahan menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas, baik dalam hal kebijakan maupun prosedur.
6. Efektivitas dan efisiensi, yaitu proses dan lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber yang tersedia sebaik mungkin.
7. Akuntabilitas, yaitu para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat bertanggung jawab kepada publik dan lembaga stakeholders.
8. Strategic Vision, yaitu para pemimpin dan publik harus mempunyai persfektif good governance dan pengembangan manusia yang luas serta jauh ke depan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan.
Assalamualaikum
HapusNama: Ingga Santriana
Kelas: X TEC
Jawaban Soal Ke 1
6. karena Penjabaran wewenang KY tersebut berdasarkan Pasal 24B ayat (1) yang berbunyi Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
7. - Membentuk Peraturan Daerah bersama-sama Bupati.
- Membahas dan memberikan persetujuan rancangan Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang diajukan oleh Bupati.
- Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD.
- Mengusulkan pengangkatan dan atau pemberhentian bupati dan atau wakil bupati kepada menteri dalam negeri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan atau pemberhentian.
- Memilih wakil bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil bupati.
- Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.
- Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
- Meminta laporan keteranganpertanggungjawaban bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau de ngan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.
- Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
Assalamualaikum
BalasHapusNama=erika ariani
Kelas=X.TE.C
Sy menjawab no 2
Format Kelembagaan dan Pola Hubungan MPR dengan DPR dan DPD Pasca Amandemen UUD Tahun 1945. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui format kelembagaan MPR pasca amandemen UUD NRI Tahun 1945, serta pola hubungan antara MPR dengan DPR dan DPD pasca amandemen UUD NRI Tahun 1945. Analisis terhadap pengolahan data adalah dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem perwakilan Indonesia menganut sistem perwakilan bikameral dengan ciri khas bikameral sedang (soft bicameralisme) dan pola hubungan antara MPR, DPR, dan DPD merupakan pola hubungan ”nebengeordnet” atau hubungan horizontal atau hubungan satu level yang diamanatkan oleh UUD NRI Tahun 1945.
Assalamualaikum
BalasHapusNama:Lia noviyanti
Kelas:X-kuliner
Saya akan menjawab pertanyaan nomor 7
Apa tugas dari DPRD?
1.Membentuk Peraturan Daerah bersama-sama Bupati.
2.Membahas dan memberikan persetujuan rancangan Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang diajukan oleh Bupati.
3.Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD.
4.Mengusulkan pengangkatan dan atau pemberhentian bupati dan atau wakil bupati kepada menteri dalam negeri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan atau pemberhentian.
5.Memilih wakil bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil bupati.
6.Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.
7.Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
8.Meminta laporan keteranganpertanggungjawaban bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
9.Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau de ngan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.
10.Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
11.Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
Nama:kholipah Nursafitri
BalasHapusKelas:X TAV A
Jawaban soal 1 no 4
Dalam UU no.15 tahun 2006. BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yg dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, bank Indonesia, badan usaha milik negara, dan lembaga/badan lain yg mengelola keuangan
Jawaban soal 2
1.) Jawaban no 2 PKN
1.)Ada tiga syarat tata kelola yang baik (good governance) agar sebuah lembaga sosial dapat berjalan baik, yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi.
1. Akuntabilitas
Memiliki arti pertanggungjawaban secara umum, atau dapat dipersalahkan, dsb.
Artinya bahwa negara sanggup mempertanggungjawabkan apa yang sudah diatur.
2. Transparansi
Menyangkut mengenai keterbukaan pemerintah terhadap informasi dan kegiatan yang dilakukan dalam lingkup pemerintah tersebut.
Informasi tersebut umumnya dibuka terhadap rakyat agar rakyat juga mampu mengawasi tindakan pemerintah dan memastikan pemerintah bekerja secara transparan/tanpa kecurangan suatu pihak.
3. Independensi
Jika kerap kali independency diartikan sebagai keadaan Netral atau tidak berpihak maka itu salah karena apa pun selalu dihadapkan pada dua pilihan sehingga makna independensi menjadi berpihak pada pihak yang benar.
4. Koordinasi
Memiliki makna bahwa antar memiliki jabatan harus memiliki koordinasi yang baik akan tercipta sistem pemerintahan yang tertata dengan baik.
5. Partisipasi
Di sini bermakna bahwa seluruh pemangku jabatan harus mengambil andil dalam pengambilan keputusan terhadap kebijakan dalam negara tersebut sehingga seluruh aspirasi rakyat dapat tersalurkan.
2.)adalah dengan mendorongkan kerja sama yang baik antara panitia pelaksanaan dan petugas beserta masyarakat yang menyuarakan hak pilihnya, serta diperlukan pemimpin yang tegas, amanah, adil, dan jujur.
Nama : DAMAR FAJRI KAUTSAR
BalasHapusKelas : X TOC
Jawaban soal ke 1
7. Tugas dan wewenang DPRD adalah: Membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang diajukan oleh kepala daerah. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD.
Jawaban soal ke 2
1) 1. Adanya transparansi dalam hal penyelenggaraan pemerintahan.
2. Adanya tanggapan yang cukup baik oleh aparatur negara.
3. Ditegakkannya supremasi hukum oleh negara.
4. Adanya partisipasi warga negara yang tinggi.
5. Adanya pengalokasian sumber daya yang baik.
6. Jelasnya tanggung jawab pemerintah.
7. Terdapat visi pembangunan yang luas.
8. Tingginya orientasi terhadap tujuan bersama.
2) 1. Pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif dan presiden.
2. Pemilihan kepala daerah secara langsung (pilkada).
3. Aksi demonstrasi yang tertib, damai dan santun.
Nama:Najwa Ajeng Pratiwi
BalasHapusKelas: X TAV.A
Saya akan menjawab nomor7
Apa tugas dari DPRD?
1. membentuk Peraturan Daerah bersama Gubernur;
2. membahas dan memberikan persetujuan rancangan Peraturan Daerah mengenai APBD yang diajukan oleh Gubernur;
3. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD;
4. mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian Gubernur dan/atau Wakil Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
5. memilih Wakil Gubernur dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Gubernur;
6. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
7. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah;
8. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
9. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
10. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
Assalamualaikum
BalasHapusNama: ALVIAN ACHMAD FAHREZI
Kelas:X TEA
Jawaban Soal ke 1
karena Penjabaran wewenang KY tersebut berdasarkan Pasal 24B ayat (1) yang berbunyi Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
Jawaban soal ke 2
1.Ciri-ciri tata kelola pemerintahan yang baik ialah sebagai berikut:
1. Partisipasi, dimana setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya.
2. Aturan Hukum, yaitu kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa perbedaan, terutama hukum hak asasi manusia.
3. Transparansi, yaitu transparansi yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Prose lembaga dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan.
4. Responsif, yaitu lembaga dan proses harus mencoba untuk melayani setiap stakeholders.
5. Consensus Orientation, yaitu tata kelola pemerintahan menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas, baik dalam hal kebijakan maupun prosedur.
6. Efektivitas dan efisiensi, yaitu proses dan lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber yang tersedia sebaik mungkin.
7. Akuntabilitas, yaitu para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat bertanggung jawab kepada publik dan lembaga stakeholders.
8. Strategic Vision, yaitu para pemimpin dan publik harus mempunyai persfektif good governance dan pengembangan manusia yang luas serta jauh ke depan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan.
Syarat pemerintahan yang baik
a) Mewujudkan efisiensi dalam manajemen pada sektor publik, antara lain dengan memperkenalkan teknik-teknik manajemen perusahaan di lingkungan administrasi pemerintah negara, dan melakukan desentralisasi administrasi pemerintah.
b) terwujudnya akuntabilitas publik, sesuatu yang dilaksanakan oleh pemerintah harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.
c) Tersedianya perangkat hukum yang memadai berupa peraturan perundangan-undangan yang mendukung terselenggaranya sistem pemerintahan yang baik.
d) Adanya sistem informasi yang menjamin akses masyarakat terhadap berbagai kebijakan dan atau informasi yang bersumber baik dari pemerintah maupun dari elemen swasta serta LSM.
e) Adanya transparansi dalam perbuatan kebijakan dan implementasinya, sehingga hak-hak masyarakat untuk mengetahui (rights to information) keputusan pemerintah terjamin
2. A.ikut serta memilih dalam pemilihan umum
B.aksi demonstrasi yang tertib, damai dan santun
C.pemilihan kepala daerah secara langsung(pilkada)
D.forum warga
E.pembuatan peraturan yang berupa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga bagi organisasi masyarakat,koperasi, rt-rw, LMD, dan sebagainya.
Terima kasih
Wassalamu'alaikum WR.WB
Nama:Husnul Hotimah
BalasHapusKelas:X-Kuliner
Jawaban no 7
-membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah
-membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang di ajukan oleh kepala daerah.
-melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD.
Assalamualaikum
BalasHapusNama : Chika Aminarti
Kelas : X TBA
Jawaban no 7 :
7. Apa tugas DPRD ?
DPRD mempunyai tugas dan wewenang :
1. membentuk Peraturan Daerah bersama Gubernur;
2. membahas dan memberikan persetujuan rancangan Peraturan Daerah mengenai APBD yang diajukan oleh Gubernur;
3. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD;
4. mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian Gubernur dan/atau Wakil Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
5. memilih Wakil Gubernur dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Gubernur;
6. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
7. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah;
8. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
9. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
10. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
Terima kasih
Assalamualaikum wr.wb
BalasHapusNama:Wina Dewi Haryati
Kelas:X-TB.B
7. Apa Tugas DPRD?
Jawaban: menurut (pasal 42 UURI no.32 tahun 2004)
1. Membentuk peraturan daerah (perda) bersama kepala daerah (bupati/walikota)
2. Membahas dan menyetujui RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) dengan kepala daerah.
3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah 4 perundang-undangan lain.
4. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah.
5. Memilih wakil kepala daerah jika ada kekosongan jabatan.
6. Memberi pendapat dan pertimbangan serta persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional dan pemerintah daerah.
7. Menerima laporan pertanggungjawaban kepala daerah.
8. Membentuk panitia pengawas pemilukada.
9. Melaksanakan pengawasan meminta laporan penyelenggaraan pemilukada kepada KPUD yang menyelenggaraka otonomi daerah.
Assalamualaikum wr.wb
BalasHapusNama:LUSVIANA N.S
Kelas:X TB.B
*Jawaban pertama nomer 7. Apa Tugas DPRD?
Jawaban: menurut (pasal 42 UURI no.32 tahun 2004)
1. Membentuk peraturan daerah (perda) bersama kepala daerah (bupati/walikota)
2. Membahas dan menyetujui RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) dengan kepala daerah.
3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah 4 perundang-undangan lain.
4. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah.
5. Memilih wakil kepala daerah jika ada kekosongan jabatan.
6. Memberi pendapat dan pertimbangan serta persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional dan pemerintah daerah.
7. Menerima laporan pertanggungjawaban kepala daerah.
8. Membentuk panitia pengawas pemilukada.
9. Melaksanakan pengawasan meminta laporan penyelenggaraan pemilukada kepada KPUD yang menyelenggaraka otonomi daerah.
Jawaban kedua nomer 2.Bagaimana ciri-ciri tata kelola pemerintahan yang baik? Dan Apa syarat pemerintahan yang baik?
JawabanCiri-Ciri Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
1.Adanya transparansi dalam hal penyelenggaraan pemerintahan.
2.Adanya tanggapan yang cukup baik oleh aparatur negara.
3.Ditegakkannya supremasi hukum oleh negara.
4.Adanya partisipasi warga negara yang tinggi.
5.Adanya pengalokasian sumber daya yang baik.
6.Jelasnya tanggung jawab pemerintah.
Nama:sinta febriana
BalasHapusKelas:X.Tbb
Saya menjawab nomer 4.
Melaksanakan: pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara umum bersama dengan Ketua; proses Majelis Tuntutan Perbendaharaan; dan pembinaan tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan.
Assalamualaikum wr.wb
BalasHapusNama:Novita sari
Kelas:X TBB
Saya menjawab akan menjawab pertanyaan nomer 7
apa tugas Dpr?
Jawab:
1.Membentuk peraturan daerah bersama gubernur,
2.Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan Daerah mengenai APBD yang di ujikan oleh Gubernur
3.Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah APBD
4.Mengusulkan pengangkatan dan/ pembrentian Gubernur dan/ wakil gubernur kepada presiden melalui menteri dalam negeri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/pemberhentian
5.memilih wakil gubernur dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil gubernur
6.Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional didaerah
7.memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah
8.meminta laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
9.memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah
10.mengupayakan terlaksana nya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
11.melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
Nama: Elisabeth Putri Hutasoit
BalasHapusKelas: Xtbb
Saya akan menjawab pertanyaan nomor 5.
Mahkamah Agung membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara.
Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.
BalasHapusAssalamualaikum wr wb
BalasHapusNama:Rosa Amelia Putri
Kelas:X TEC
Saya akan menjawab pertanyaan nomor 7
Apa tugas dari DPRD?
1.Membentuk Peraturan Daerah bersama-sama Bupati.
2.Membahas dan memberikan persetujuan rancangan Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang diajukan oleh Bupati.
3.Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD.
4.Mengusulkan pengangkatan dan atau pemberhentian bupati dan atau wakil bupati kepada menteri dalam negeri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan atau pemberhentian.
5.Memilih wakil bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil bupati.
6.Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.
7.Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
8.Meminta laporan keteranganpertanggungjawaban bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
9.Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau de ngan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.
10.Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
11.Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
Assalamualaikum
BalasHapusNama : Amelia putri
Kelas : X- kuliner
Saya akan menjawab pertanyaan nomor 7
Apa tugas dari DPRD?
1.Membentuk Peraturan Daerah bersama-sama Bupati.
2.Membahas dan memberikan persetujuan rancangan Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang diajukan oleh Bupati.
3.Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD.
4.Mengusulkan pengangkatan dan atau pemberhentian bupati dan atau wakil bupati kepada menteri dalam negeri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan atau pemberhentian.
5.Memilih wakil bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil bupati.
6.Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.
7.Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
8.Meminta laporan keteranganpertanggungjawaban bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
9.Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau de ngan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.
10.Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
11.Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
Assalamualaikum
BalasHapusNama:Nina Ambarsari
Kelas:X.TEC
Saya menjawab akan menjawab pertanyaan nomer 7
apa tugas Dpr?
Jawab:
1.Membentuk peraturan daerah bersama gubernur,
2.Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan Daerah mengenai APBD yang di ujikan oleh Gubernur
3.Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah APBD
4.Mengusulkan pengangkatan dan/ pembrentian Gubernur dan/ wakil gubernur kepada presiden melalui menteri dalam negeri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/pemberhentian
5.memilih wakil gubernur dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil gubernur
6.Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional didaerah
7.memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah
8.meminta laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
9.memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah
10.mengupayakan terlaksana nya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
11.melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
Nama;Sinta febriana
BalasHapusKelas;10 TBB
saya akan menjawab pertanyaan nomor 7
apa tugas dari DPRD?
1. membentuk Peraturan Daerah bersama Gubernur;
2. membahas dan memberikan persetujuan rancangan Peraturan Daerah mengenai APBD yang diajukan oleh Gubernur;
3. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD;
4. mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian Gubernur dan/atau Wakil Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
5. memilih Wakil Gubernur dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Gubernur;
6. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
7. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah;
8. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
9. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
10. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
Assalamualaikum bu
BalasHapusNama:Devi apriyani
Kelas:X KULINER
Saya akan menjawab pertanyaan nomor 7
Apa tugas dari DPRD?
1.Membentuk Peraturan Daerah bersama-sama Bupati.
2.Membahas dan memberikan persetujuan rancangan Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang diajukan oleh Bupati.
3.Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD.
4.Mengusulkan pengangkatan dan atau pemberhentian bupati dan atau wakil bupati kepada menteri dalam negeri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan atau pemberhentian.
5.Memilih wakil bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil bupati.
6.Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.
7.Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
8.Meminta laporan keteranganpertanggungjawaban bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
9.Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau de ngan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.
10.Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
11.Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
Wassalamu'alaikum warahmatullahi.wb